INDONESIA SEHAT 2010, ANTARA HARAPAN dan KENYATAAN

Oleh: Ferry Efendi
Awal tahun 1999 bangsa kita telah mencanangkan visi baru pembangunan kesehatan yang sering kita sebut INDONESIA SEHAT 2010. Dengan visi dan misi baru tersebut diharapkan pada tahun 2010 kelak Indonesia sudah hidup dengan lingkungan sehat serta masyarakatnya berperilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu rakyat Indonesia juga diharapkan mampu memilih, menjangkau dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkeadilan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal. Akankah Presiden SBY mampu membawa Indonesia kesana?
Kemiskinan dapat menyebabkan kesakitan atau kesakitan dapat menyebabkan kemiskinan? Secara logika, orang miskin memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi yang buruk serta pangan yang buruk. Hal ini mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk serta gangguan gizi. Kondisi kekurangan gizi dalam jangka panjang akan menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga individu tersebut dapat jatuh dalam keadaan sakit.
Orang yang sakit-sakitan tidak akan mampu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang sehat. Baik penyakit yang terjadi dalam waktu singkat (akut) ataupun penyakit yang memerlukan pengobatan jangka panjang (kronis) menyebabkan penurunan produktivitas kerja. Kerentanan terhadap penyakit meningkat, pendapatan berkurang dan lebih parah lagi jika individu tersebut kehilangan pekerjaan alias di PHK. World Health Organisation (WHO) pada tahun 2002 melaporkan bahwa 50% penyebab terjadinya krisis keuangan keluarga miskin dipicu oleh sakit yang fatal akibat tuberkulosis (TBC), HIV/AIDS dan malaria. PR bagi pemerintah sekarang, sebab ketiga penyakit tersebut berkembang subur di Indonesia. Penyakit tuberkulosis dan HIV/AIDS telah menjadi bahaya global yang seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Namun sayangnya, data-data akurat mengenai jumlah penderita kedua penyakit tersebut masih sangat terbatas. Hal inilah yang memperburuk sistem surveillance di Indonesia, sehingga kasus penyakit tersebut masih merupakan fenomena gunung es di negara ini.
Perlu komitmen politik
Organisasi kesehatan sedunia (WHO) menetapkan bahwa derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah hak yang mendasar bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik yang dianut dan tingkat sosialnya. Selain itu pembangunan kesehatan yang dilakukan bangsa kita merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang bervisi paradigma sehat. Komitmen politik ini dapat kita cermati dari seberapa besar alokasi anggaran bagi sektor kesehatan. WHO menetapkan standar minimal yang harus diberikan bagi sektor kesehatan sebesar 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun yang patut dipertanyakan, mengapa selama ini pemerintah kita tidak mampu memenuhi standar minimal tersebut? Nampaknya hal ini dapat dimaklumi sebab banyak terjadi kebocoran-kebocoran baik ditingkat pusat maupun daerah. Korupsi yang terjadi di setiap sektor pembangunan telah merampas hak-hak rakyat miskin untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Mulai dari zaman orde lama, orde baru dan orde reformasipun kasus korupsi semakin merajalela. Bahkan kasus korupsi berjamaah sudah menjadi rahasia umum di negara kita.
Rendahnya komitmen politik pemerintah terhadap sektor kesehatan juga dapat dilihat dari kurangnya kerjasama lintas sektoral. Pembangunan kesehatan yang dijalankan selama ini hasilnya belum optimal karena kurangnya dukungan antar sektor. Tugas mewujudkan Indonesia sehat 2010 tidak hanya menjadi kewajiban Departemen Kesehatan saja, melainkan semua departemen juga harus berwawasan kesehatan. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan kepada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkala. Sebab seperti kita ketahui dampak pembangunan disatu sisi membawa dampak negatif terhadap penurunan derajat kesehatan. Disinilah perlunya upaya untuk memantapkan kerjasama lintas sektoral perlu diwujudkan.
Komitmen politik tidak dapat diwujudkan dalam sekejap, perlu dilakukan perencanaan, sosialisasi serta evaluasi yang intens. Para elit politik yang duduk di eksekutif maupun legislatif perlu disadarkan bahwa kesehatan merupakan investasi yang mendukung kesuksesan sektor lainnya. Sehingga Dalam pembangunan kesehatan pemerintah Indonesia tidak hanya berkutat dengan upaya kuratif dan rehabilitatif, tetapi lebih menekankan kepada upaya-upaya preventif dan promotif sebagai langkah awal menuju Indonesia sehat 2010.
Di awal masa kerjanya, Kabinet Indonesia Bersatu membuat gebrakan di bidang kesehatan. Menkes Fadilah Supari menyatakan akan membebaskan biaya pengobatan bagi bangsal kelas tiga serta penambahan tenaga kesehatan di puskesmas daerah tertinggal. Tentunya hal ini merupakan kabar baik di tengah derajat kesehatan masyarakat yang kian terpuruk. Bangsal kelas tiga yang notabene ditempati oleh masyarakat miskin setidaknya menunjukkan komitmen pemerintah baru untuk memenuhi hak-hak rakyat kecil. Demikian juga dengan penambahan tenaga kesehatan di daerah, tentunya dengan tidak melupakan penambahan fasilitas kesehatan di puskesmas terpencil tersebut. Gebrakan-gebrakan baru sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia yang terabaikan hak-haknya selama ini. Sehingga visi dan misi Indonesia sehat 2010 tidak hanya menjadi jargon saja, tetapi lebih ke arah komitmen pemerintah untuk menyehatkan rakyatnya.