BUSUNG LAPAR DAN INDONESIA SEHAT 2010

By: Ferry Efendi
Kejadian tragis dan memilukan terjadi lagi di negara kita. Di tengah gencar-gencarnya Depkes mengkampanyekan visi dan misi Indonesia Sehat 2010, kita dikejutkan dengan kejadian busung lapar. Penyakit yang memiliki istilah medis marasmus kwashiorkor ini tiba-tiba muncul di negara yang dikenal sebagai lumbung beras. Ironis memang, karena busung lapar merupakan fenomena kekurangan protein kronis yang setidaknya dapat diketahui dan dicegah semenjak dini. Akankah Indonesia Raya akan mengalami hal yang sama dengan negara-negara di belahan benua Afrika?
Kejadian busung lapar merupakan fakta yang ada di tengah masyarakat yaitu kemiskinan yang berakibat terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi bangsa kita. Sejak era Pak Karno hingga era Pak SBY ini kita tetap terbelenggu oleh rantai kemiskinan. Banyaknya warga yang miskin merupakan masalah besar bagi pemerintah sekarang walaupun kemiskinan itu sendiri seringkali kehadirannya tidak disadari sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Menurut Robert Chambers perangkap kemiskinan terdiri dari lima unsur yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisk, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. Orang yang miskin tidak akan mampu memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna, hal ini akan mengakibatkan kelemahan fisik, gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang berakhir pada lost generation.
Kerentanan dan ketidakberdayaan masyarakat miskin merupakan korban dari sistem yang diciptakan oleh elite yang berkuasa. Penyalahgunaan sistem tersebut bisa dilihat dari munculnya sistem yang menindas rakyat miskin sampai terjadinya subsidi yang tidak tepat sasaran. Sehingga jangan heran jika orang miskin acapkali tidak bisa menikmati hasil pembangunan dan justru merekalah yang menjadi korban dari pembangunan itu sendiri.
Di lain pihak sejak diberlakukannya otonomi daerah secara penuh pada 1 Januari 2001 memaksa semua bidang termasuk bidang kesehatan untuk otonom. Menurut Depkes tujuan Desentralisasi di bidang kesehatan adalah mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional dalam mencapai Indonesia Sehat 2010. Dalam era otonomi daerah segala kewenangan diserahkan kepada daerahnya masing-masing, tentunya dengan tidak menghilangkan peran pemerintah pusat. Yang patut disayangkan adalah dalam era otoda biaya pengobatan dan perawatan semakin mahal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah apalagi untuk berobat ke unit pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu meninjau kembali kebijakan pengelolaan rumah sakit dan puskesmas swadana. Istilah swadana dirasa kurang tepat, sebab hal ini dapat ditafsirkan bahwa rumah sakit atau puskesmas tersebut harus mencari dana sendiri. Padahal otonomi yang dimaksudkan adalah otonomi dalam hal pengelolaannya. Kenaikan biaya pelayanan kesehatan dengan dalih kurangnya subsidi pemerintah pusat dirasa kurang bijaksana dalam situasi seperti saat ini.
Kejadian busung lapar yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia juga terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari pencegahan dan penanganannya yang masih belum optimal sehingga muncul sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Seharusnya Dinkes setempat maupun Puskesmas sebagai garda depan pelayanan kesehatan masyarakat turun kemasyarakat untuk melakukan surveilans aktif. Jika pemerintah hanya mengandalkan surveilans pasif maka kasus ini bagaikan bom waktu yang siap meledak kapanpun. Depkes sebagai Departemen yang bertanggungjawab terhadap kesehatan rakyatnya seharusnya meningkatkan koordinasi dengan Dinkes daerah. Begitu juga program Posyandu yang berfungsi memantau status kesehatan termasuk status gizi balita perlu digalakkan.
Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan semangat kegotongroyongan, tepo seliro dan kekeluargaan. Oleh karena itu upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) perlu dihidupkan lagi terutama di daerah-daerah rawan pangan. Peran kader kesehatan, petugas Posyandu dan petugas Puskesmas setempat harus dioptimalkan dalam mobilisasi ibu-ibu yang memiliki anak balita. Program penyuluhan dan pemenuhan makanan tambahan yang termaktub dalam Posyandu setidaknya diharapkan dapat meminimalkan angka kejadian gizi buruk. Sebenarnya program Posyandu merupakan program unggulan yang berfungsi sebagai peringatan dini terhadap masalah kesehatan balita di Indonesia. Namun sayangnya dukungan finansial bagi program tersebut dipangkas sejak implementasi otoda. Hendaknya penempatan anggaran bagi investasi kesehatan Balita tidak dianggap sebagai suatu beban yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah tetapi tidak lebih merupakan bentuk investasi dalam jangka panjang. Investasi kesehatan akan berdampak pada terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya fisik tetapi juga kemampuan intelektualnya. Sehingga nantinya akan muncul putra daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Kejadian busung lapar merupakan cambuk bagi sektor kesehatan dalam upaya mewujudkan Indonesia Sehat 2010 yang masih jauh dari indikator yang diharapkan. Dan seyogyanya impian bangsa kita pada tahun 2010 kelak bukan khayalan semata tetapi merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan kesehatan rakyatnya. Selain itu rakyat Indonesia juga diharapkan mampu memilih, menjangkau dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkeadilan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal. Tidak ada alternatif lain bagi solusi busung lapar ini selain menitikberatkan pada Investasi kesehatan. Investasi kesehatan sangatlah luas, upaya ini tidak hanya berfokus pada upaya kuratif dan rehabilitatif tetapi juga tidak mengesampingkan upaya promotif dan preventif. Investasi pada ibu hamil, anak balita serta masyarakat miskin merupakan agenda penting yang harus dipikul oleh pemerintah SBY. Health is an investment dan seperti kata pepatah “Kesehatan itu bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak ada artinya”