Tag Archives: migrasi tenaga kesehatan

IJEPA: Wilayah Abu-abu untuk Kebijakan Kesehatan dan Migrasi Perawat Internasional (IJEPA: Gray Area for Health Policy and International Nurse Migration)

Sitasi: Efendi, F., Mackey, T. K., Huang, M. C., & Chen, C. M. (2017). IJEPA: Gray area for health policy and international nurse migration. Nursing Ethics24(3), 313-328.

Indonesia diakui sebagai negara pengekspor perawat, dengan kebijakan yang mendorong profesional perawat untuk pindah ke luar negeri. Ini termasuk penerapan prinsip-prinsip internasional yang berupaya melindungi perawat Indonesia yang beremigrasi serta partisipasi negara sendiri dalam perjanjian perdagangan dan investasi bilateral, yang dikenal sebagai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang yang memfasilitasi migrasi perawat Indonesia ke Jepang. Terlepas dari potensi keuntungan perdagangan dan pekerjaan dari pengiriman perawat ke luar negeri berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang, Indonesia sendiri mengalami krisis dalam kapasitas perawat dan memastikan akses perawatan kesehatan yang memadai untuk penduduknya sendiri. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menyeimbangkan dengan tepat kebutuhan tenaga kesehatan domestik, pekerjaan, dan peluang pelatihan bagi perawat Indonesia, dan kebutuhan untuk mengakui hak perawat untuk bebas bermigrasi ke luar negeri. Karenanya, artikel ini mengulas masalah operasional dan etika yang kompleks terkait dengan migrasi tenaga kesehatan Indonesia di bawah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang. Ini juga memperkenalkan proposal kebijakan untuk meningkatkan kinerja Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang dan lebih menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip internasional yang berfokus pada migrasi pekerja kesehatan yang adil. © 2015, © The Author (s) 2015.

MIGRASI TENAGA KESEHATAN

Pada tahun 2000 hampir 175 juta orang atau 2,9% orang di dunia hidup di luar negaranya masing-masing selama lebih dari 1 tahun. Sekitar 65 juta dari jumlah tersebut masih aktif secara ekonomi (UNPD, 2002). Secara umum, migrasi ini kenaikan yang relative kecil yaitu 2.3% tahun 1965 menjadi 2.9% tahun 2000. Namuan demikian, peningkatan jumlah orang yang bermigrasi sangat signifikan dampaknya bagi negara miskin karena mereka kehilangan SDM berpendidikan ke negara-negara kaya. Sekitar 65% dari seluruh migrant yang masih aktif mencari ekonomi pindah ke negara-negara majuyang digolongkan sebagai “sangat terampil”. Sangat terampil umumnya diasosiasikan telah menyelesaikan pendidikan tambahan dan memiliki pekerjaan professional, dalam hal ini tenaga tersebut diantaranya dokter, perawat dan bidan.

Migrasi tenaga kesehatan professional mempengaruhi suplai nasional dan menjadi salah satu poin penting dalam kebijakan nasional (Kingma, 2007). Globalisasi telah mendorong adanya migrasi. Di saat yang sama, kebutuhan akan tenaga kesehatan meningkat di negara maju dimana tenaga kesehatan disana tidak mencukupi dan tenaga kerja yang ada memasuki usia lanjut. Kebutuhan terhadap layanan kesehatan juga meningkat karena populasi lansia dan meningkatnya penyakit degeneratif. Di sejumlah negara pendapatan menengah dengan sistem pendidikan yang bagus seperti Fiji, Jamaika, Mauritus dan Filipina. Jumlah mahasiswa yang besar khususnya di jurusan keperawatan telah disiapkan untuk dikirim ke luar negeri. Alasannya sederhana, gaji, jenjang karir dan fasilitas yang lebih memadai dibanding dengan pasar kerja dalam negeri. WHO tahun 2010 mengidentifikasi setidaknya ada 4 alasan dibalik migrasi tenaga kesehatan ini yaitu:
Sumber: Buku KAJIAN SDM KESEHATAN DI INDONESIA

Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia (TKKI)

Kementerian Kesehatan melalui BPPSDM Kesehatan melakukan kegiatan penyusunan monev TKKI yang dilakukan di Bandung mulai tanggal 28 November sampai dengan 1 Desember 2011. Selain monev TKKI, pertemuan ini juga membahas tentang International Code of Practice migrasi tenaga kesehatan. Seperti kita ketahui bersama, isu migrasi menjadi isu utama di dunia kesehatan terutama dengan dibukanya kran pengiriman perawat ke Jepang. Adanya global code ini diharapkan bisa memberikan mutual benefit bagi negara pengirim maupun penerima. Output dari pertemuan ini adalah tersusunnya pedoman monev yang bisa digunakan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di luar negeri.